Hak Menyatakan Pendapat Dpr

Hak Menyatakan Pendapat Dpr. Diskusi bersama ragam kelompok masyarakat telah dilakukan oleh DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyusunan sebuah undangundang “Prinsipnya IKN ini tinggal pelaksanaannya saja Ada mekanisme kontrolnya Kalau ada kritik (terkait minimnya) partisipasi publik sahsah saja tetapi kami.

Hak Menyatakan Pendapat hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi.

Formappi: Kinerja DPR pada 2021 Hanya Sebatas 'Stempel

Kata Lucius DPR tidak pernah menggunakan interpelasi angket dan hak menyatakan pendapat mereka “Kritikan yang muncul sesekali lebih banyak disuarakan melalui media sosial dan media massa ketimbang di ruang rapat Sehingga tak memberikan pengaruh pada perubahan kebijakan pemerintah” imbuh Lucius DPR justru memiliki banyak persoalan.

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa

Dari 9 hakim MK sebanyak 5 hakim mengabulkan permohonan uji materi sedangkan 4 hakim menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion Dalam pertimbangannya hakim MK menilai metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau melakukan revisi.